''Siapa pun berhak melakukan usaha. Tapi, perlu dicegah penyalahgunaan wewenang dalam kaitan ini,'' tegas SBY dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Lapangan Silang Monas kemarin (9/12).
Dia juga menyebutkan kemungkinan terjadinya kolusi antara penguasa dengan pengusaha, terutama di bidang bisnis, sebagai wilayah rawan korupsi.
Wilayah lain yang rawan korupsi, kata SBY, adalah hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan negara. ''Harus benar-benar dipastikan bahwa itu masuk ke kas negara,'' tegasnya. Kemudian, wilayah anggaran, baik APBN maupun APBD, harus diawasi mulai perencanaan hingga penggunaannya.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah juga disebut SBY rawan korupsi. Alasannya, sering terjadi markup dalam pelaksanaannya. Selain itu, ada wilayah penerimaan pajak dan bea cukai, pendaftaran pegawai -termasuk TNI Polri-, serta wilayah pengurusan izin. ''Di sektor itu sering terjadi pungutan liar,'' ungkap mantan Menko Polkam tersebut.
Korupsi, lanjut SBY, telah memengaruhi tingkat kemakmuran dan dunia usaha. Mental korupsi juga membuat kehidupan berbangsa tidak tenteram. SBY pun mengakui pemberantasan korupsi menjadi tantangan besar pemerintah.
Lantas, apa yang menjadi langkah pemerintah? SBY mengungkapkan, penerbitan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan langkah awal. ''Terus berantas korupsi tanpa pandang bulu. Indonesia harus bebas korupsi,'' tegasnya.
Peringatan Hari Antikorupsi yang dimotori Kejaksaan Agung tersebut dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Beberapa anggota Kabinet Indonesia Bersatu juga tampak hadir. Di antaranya, Menko Polhukam Widodo A.S., Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mendagri Mardiyanto.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengungkapkan, indeks persepsi korupsi cenderung membaik dari tahun ke tahun berdasar survei Transparansi Internasional. Pada 2004, nilai indeks persepsi korupsi Indonesia mencapai 2,0 dan berada pada peringkat ke-137 di antara 146 negara.
Pada 2008, indeks persepsi korupsi Indonesia mencapai 2,6 dan berada di urutan ke-126 di antara 180 negara. ''Indeks itu adalah laporan yang ada. Itu tidak semata penegakan hukum, tapi juga didukung reformasi birokrasi,'' ungkap Hendarman.
Dalam acara tersebut, SBY disuguhi lagu-lagu bertema antikorupsi. Salah satunya adalah lagu ciptaan SBY yang berjudul Bangsa Terhebat. Setelah acara, SBY meninjau sejumlah kantin kejujuran dari beberapa sekolah menengah atas di Jakarta.
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digalang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak kalah meriah. KPK memusatkan peringatan tersebut di dua tempat. Di Balai Kartini, komisi mengundang 10 lembaga yang dinilai masih memiliki kualitas pelayanan publik yang jeblok.
Di antaranya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, Polri, serta Departemen Hukum dan HAM. Dalam peringatan di gedung KPK, dilakukan deklarasi antikorupsi. Deklarasi itu menjadi komitmen bersama antara Polri, Kejagung, KPK, bersama 33 gubernur di Indonesia untuk memberantas korupsi.
Mereka berjanji tidak menyalahgunakan jabatan hingga tidak melakukan suap. Mereka mengucapkan komitmen memberantas korupsi bersama-sama. ''Korupsi, anti,'' ucap mereka bersama-sama sambil mengepalkan tangan kanan.
Deklarasi itu dipimpin Ketua KPK Antasari Azhar. Nanti, KPK menagih janji para penyelenggara negara yang telah berkomitmen tersebut jika masih terjadi penyimpangan.
Selain pengucapan deklarasi, KPK mengundang dua band yang selama ini aktif mengangkat tema-tema antikorupsi, yakni Slank dan Gigi. (fal/tom/git/iro)
Sumber: Jawa Pos, 10 Desember 2008
0 komentar:
Posting Komentar