DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN

DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN

No.	Obyek					Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
I	PPh Pasal 4 ayat (2)
	1.	Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI Dasar Hukum : PP No. 131 Tahun 2000 Pengecualian: a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di IndonesiaIndonesia. atau cabang bank luar negeri di c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhada, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri.				20% (untuk WPDN & BUT) 20% atau Tarif P3B (untuk WPLN)	Jumlah Bruto Bunga	Final
	2.	Transaksi Saham Di Bursa Efek Dasar Hukum : PP No. 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997
		a.	Bukan Saham Pendiri			0,1% X Nilai Transaksi		Final
		b.	Saham Pendiri			(0,1% X Nilai Transaksi) + (0,5% X nilai saham pasar saat Penawaran Umum Perdana (IPO))
	3.	Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek Dasar Hukum : PP No. 6 Tahun 2002						Final
		a.	Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond)
			1.		WP DN & BUT	20 %	Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi
			2.		WP LN	20 % atau Tarif berdasarkan P3B
		b.	Diskonto Obligasi dengan kupon
			1.		WP DN & BUT	20 %	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan
			2.		WP LN	20 % atau Tarif berdasarkan P3B
		c.	Diskonto Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond)
			1.		WP DN & BUT	20 %	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi
			2.		WP LN	20 % atau Tarif berdasarkan P3B
		Pengecualian : a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. b. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. c. Reksana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. d. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya termasuk penghasilan bunga dan diskonto obligasi di atas dalam 1 (satu) tahun pajak tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
	4.	Hadiah Undian Dasar Hukum : PP No. 132 Tahun 2000 KEP-395/PJ./2001				25%	Jumlah Bruto Hadiah Undian	Final
	5.	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum : PP No. 29 Tahun 1996 jo. PP No. 5 Tahun 2002				10%	Jumlah Bruto	Final
	6.	Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum : PP No. 48 Tahun 1994 jo. PP No. 27 Tahun 1996 jo. PP No. 79 Tahun 1999
		a.		Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya lebih dari Rp. 60 jt.		5%	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan	Final
		b.		Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60 jt namun penghasilan lainnya dalam 1 tahun melebihi PTKP.		5%	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan
		c.		Yayasan atau organisasi sejenis.		5%	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan
	7.	Usaha Jasa Konstruksi (Kontraktor Usaha Kecil dan Nilai Pengadaan sampai dengan Rp. 1 Milyar) Dasar Hukum : PP No. 140 Tahun 2000
		a.		Jasa Pelaksanaan Konstruksi		2%	Penghasilan bruto	Final
		b.		Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi		4%	Penghasilan bruto	Final
	8.	Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya Dasar Hukum : PP No. 4 Tahun 1995 Syarat : a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.				0,1 %	Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan/ Pengalihan Penyertaan Modal	Final
II	PPh Pasal 15
	1.	Pelayaran Dalam Negeri				1,2%	Peredaran Bruto	Final
	2.	Penerbangan Dalam Negeri				1,8%	Peredaran Bruto
	3.	Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri				2,64%	Peredaran Bruto	Final
	4.	WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia				0,44%	Nilai Ekspor Bruto	Final
	5.	Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer)				5%	Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Bagian Bangunan yang Diserahkan
III	PPh Pasal 21
	1.	Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap				Pasal 17 UU PPh	PKP = PB - (BJ + IP) - PTKP
	2.	Upah yang Diterima oleh Tenaga Harian Lepas
		a.		Jika jumlah upah (PB) yang diterima dalam sebulan tidak melebihi Rp. 1.100.000 maka PTKP sehari ditetapkan sebesar Rp. 110.000.		5%	PKP = (PB - PTKP)
		b.		Jika jumlah upah (PB) yang diterima dalam sebulan melebihi Rp. 1.100.000 maka PTKP sehari ditetapkan sebesar PTKP setahun sesuai dengan statusnya dibagi dengan 360.		5%	PKP = (PB - PTKP)
	3.	Komisi Penjualan yang diterima oleh Distributor MLM/ Direct Selling dan kegiatan sejenis				Pasal 17 UU PPh	PKP = (PB - PTKP) perbulan
	4.	Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang Pesangon yang diterima Pegawai atau Mantan Pegawai, kecuali tidak lebih dari Rp. 25 juta
		a.		Rp. 25 juta s.d. Rp. 50 juta		5%	PB	Final
		b.		> Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta		10%	PB	Final
		c.		> Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta		15%	PB	Final
		d.		> Rp. 200 juta		25%	PB	Final
	5.	Jasa Produksi, Tantiem Gratifikasi, Bonus yang diterima Mantan Pegawai				Pasal 17 UU PPh	PB
	6.	Honorarium yang diterima Dewan Komisaris/ Pengawas yang bukan pegawai tetap pada perusahaan yang sama				Pasal 17 UU PPh	PB
	7.	Uang Pensiun Bulanan yang diterima pensiun				Pasal 17 UU PPh	PKP= (PB - BP) - PTKP
	8.	Penarikan dana pada Dana Pensiun oleh Pensiun				Pasal 17 UU PPh	PB
	9.	Honorarium dan Pembayaran Lain yang diterima oleh Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan				15% x 50% atau 7,5%	PB
	10.	Honorarium yang dananya dari keuangan negara/ daerah yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/ POLRI kecuali PNS Gol. II/d kebawah atau Anggota POLRI dengan Pangkat Pembantu Letnan Satu atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah				15%	PB	Final
	11.	Honorarium yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap, Pemagang, Calon Pegawai				Pasal 17 UU PPh	PKP= (PB - PTKP)
	12.	Honorarium dan pembayaran lain yang diterima oleh Tenaga Lepas (Seniman, Olahragawan, Penceramah, Pemberi Jasa, Pengelola Proyek, Peserta Perlombaan, PDL Asuransi, dll)				Pasal 17 UU PPh	PB
	13.	Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai WPDN				Pasal 17 UU PPh	PKP= (PB - (BJ + IP) - PTKP
	14.	Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas :
		a.		General Manager		Pasal 17 UU PPh	US$ 11.275 per bulan
		b.		Manager		Pasal 17 UU PPh	US$ 9.350 per bulan
		c.		Supervisor/ Tool Pusher		Pasal 17 UU PPh	US$ 5.830 per bulan
		d.		Assisten Supervisor/ Tool Pusher		Pasal 17 UU PPh	US$ 4.510 per bulan
		e.		Crew Lainnya		Pasal 17 UU PPh	US$ 3.245 per bulan
	Catatan : PKP : Penghasilan Kena Pajak PB : Penghasilan Bruto BJ : Biaya Jabatan IP : Iuran Pensiun BP : Biaya Pensiun
IV	PPh Pasal 22
	1.	Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan BUMN/BUMD				1,5%	Harga Pembelian
	2.	Impor Barang :
		a.		Importir mempunyai API		2,5%	Nilai Impor
		b.		Importir tidak mempunyai API		7,5%	Nilai Impor
		c.		Yang tidak Dikuasai		7,5%	Harga Jual Lelang
	3.	Industri Semen				0,25%	DPP PPN
	4.	Industri Rokok				0,15%	Harga Bandrol	Final
	5.	Industri Kertas				0,1%	DPP PPN
	6.	Industri Baja				0,3%	DPP PPN
	7.	Industri Otomotif				0,45%	DPP PPN
	8.	Bahan Bakar Minyak dan Gas				SPBU Swastanisasi Pertamina
		a.		Premium		0,3% 0,25%	Penjualan	- Swastanisasi= Final
		b.		Solar		0,3% 0,25%	Penjualan
		c.		Premix/Super TT		0,3% 0,25%	Penjualan	- Pertamina = Tidak Final
		d.		Minyak Tanah		0,3%	Penjualan
		e.		Gas/LPG		0,3%	Penjualan
		f.		Pelumas		0,3%	Penjualan
	9.	Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul				0,5%	Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)
V	PPh Pasal 23
	1.	Dividen				15%	Jumlah Bruto
	2.	Bunga				15%	Jumlah Bruto
	3.	Royalti				15%	Jumlah Bruto
	4.	Hadiah dan Penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21				15%	Jumlah Bruto
	5.	Bunga Simpanan yang dibayarkan Koperasi				15%	Jumlah Bruto	Final
	6.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, khusus kendaraan angkutan darat				15% x 10% atau 1,5%	Jumlah Bruto*
	7.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Bruto*
	8.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultansi, kecuali Konsultan Konstruksi				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	9.	Jasa Pengawasan Konstruksi dan Jasa Perencanaan Konstruksi				15% x 262/3% atau 4%	Jumlah Imbalan Seluruhnya termasuk Pemberian Jasa dan Pengadaan Material/Barang*
	10.	Jasa Penilai				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	11.	Jasa Aktuaris				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	12.	Jasa Akuntansi				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	13.	Jasa Perancang				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	14.	Jasa Pengeboran (jasa driling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	15.	Jasa Penunjang di Bidang Penambangan Migas				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	16.	Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Penambangan selain Migas				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	17.	Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	18.	Jasa Penebangan Hutan				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	19.	Jasa Pengolahan Limbah				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	20.	Jasa Penyedia Tenaga Kerja				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	21.	Jasa Perantara				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	22.	Jasa di Bidang Perdagangan Surat-suratkecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI, dan KPEI Berharga,				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	23.	Jasa Kustodian/ Penyimpanan/ Penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEi				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	24.	Jasa Pengisian Suara				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	25.	Jasa Mixing Film				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	26.	Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	27.	Jasa Instalasi/Pemasangan : Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV Kabel; Jasa instalasi/ pemasangan peralatan; kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	28.	Jasa Perawatan/ Pemeliharaan/ Perbaikan : Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel; Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan peralatan; Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan; Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikat sebagai pengusaha konstruksi				15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	29.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi, termasuk : Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; Jasa instalasi/ pemasangan peralatan, mesin/ listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel; sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi				15% x 131/3% atau 2%	Jumlah Imbalan Seluruhnya termasuk Pemberian Jasa dan Pengadaan Material/Barang*
	30.	Jasa Maklon,				15% x 20% atau 3%	Jumlah Imbalan Jasa*
	31.	Jasa Penyelidikan dan Keamanan,				15% x 20% atau 3%	Jumlah Imbalan Jasa*
	32.	Jasa Penyelenggara Kegiatan/ event organizer,				15% x 20% atau 3%	Jumlah Imbalan Jasa*
	33.	Jasa Pengepakan,				15% x 20% atau 3%	Jumlah Imbalan Jasa*
	34.	Jasa Penyediaan Tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.				15% x 10% atau 1,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	35.	Jasa Pembasmian Hama,				15% x 10% atau 1,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	36.	Jasa Kebersihan/ cleaning service.				15% x 10% atau 1,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	37.	Jasa Catering				15% x 10% atau 1,5%	Jumlah Imbalan Seluruhnya termasuk Pemberian Jasa dan Pengadaan Material/Barang*
	Catatan : * Tidak termasuk PPN
VI	PPh Pasal 26
	1.	Dividen				20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	2.	Bunga, termasuk Premium, Diskonto, Premi SWAP, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang				20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	3.	Royalti, Sewa, dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta				20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	4.	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan				20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	5.	Hadiah dan Penghargaan				20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	6.	Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya				20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	7.	Penjualan Harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang diterima WP LN selain BUT di Indonesia				20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B	Harga Jual	Final
	8.	Premi Asuransi, termasuk Premi Reasuransi
		a.		Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang		20% x 50% atau 10% atau Tarif P3B	Premi yang Dibayar	Final
		b.		Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang		20% x 10% atau 2% atau Tarif P3B	Premi yang Dibayar	Final
		c.		Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang		20% x 5% atau 1% atau Tarif P3B	Premi yang Dibayar	Final
	9.	Penghasilan BUT, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia				20% atau Tarif P3B	PKP =( Laba BUT – PPh BUT di Indonesia)	Final

Sumber : SE-12/PJ.43/2002 (dengan beberapa penyempurnaan)